Siapa yang diantara kita tidak bisa membaca ? menulis ? atau berhitung ?
pasti banyak yang menjawab saya sudah bisa.Ya kita bisa mebaca,menulis atau berhitung semua karena kita belajar dan mendapatkan ilmunya.
Diindonesia sendiri pemerintah mewajibkan kita untuk Wajib belajar 12 tahun,agar masyarakat diindonesia tidak buta dengan ilmu pengetahuan,walaupun diindonesia masih banyak diantaranya yang masih belum mendapatkan pendidikan seperti didaerah pedalaman yang sulit dijangkau.
Indonesia sendiri adalah negara berkembang,negara maju atau berkembang dinilai dari IPTEKnya Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi bisa dibayangkan kan betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu,bahkan menjadi tonggak ukur suatu negara sudah maju dan berkembang.Oleh karena itu kita jangan malas untuk belajar karena ilmu itu bisa membuka jendela dunia apa lagi dijaman modern seperti sekarang ini kita bisa pelajari apa yang kita tidak dapatkan dipelajaran atau disekolah,dengan media online.Di media online ini kita bisa belajar apa yang mau kita pelajari,jadi sebagai pelajar/mahasiswa kita bisa mandiri mengenai pelajaran yang kita dapatkan.
Teknologi pada zaman sekarang sangat berperan penting,apakah diantara kalian ada yang tidak mempunyai gadget? rata-rata kita sudah memiliki gadget seperti handphone,komputer dan barang-barang elektronik lainnya.Manusia sekarang tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi maupun gadgetnya,bangun tidur yang dilihat pertama kali adalah handphone,mau pergi hal yang paling pertama adalah handphone,teknologi yang semakin canggih membuat handphone sebagai fitur yang multifungsi sebagai media komunikasi,alat untuk browsing dan lain-lain seperti saat ini.
Teknologi bukannlah ilmu pasti yang 1+1 = 2,tetapi teknologi semakin berkembang setiap menit bahkan detiknya,tahun sebelumnya kita hanya bisa berkomunikasi dengan suara,tahun berikutnya kita berkomunikasi sudah bisa face to faca bertatap muka dengan orang yang berada jauh dari kita,yah itu lah teknologi semakin berkembang dan terus berkembang,kita tidak akan menyangka teknologi yang tercipta 10 atau 20 tahun mendatang,jadi kita harus menjadi manusia up to date agar tidak dibilang gaptek ( gagap teknologi).
Tetapi walaupun kita sudah berada diera yang serba teknologi,masih banyak penduduk indonesia yang belum bisa mencicipi apa itu teknologi,tidak bisa dipungkiri teknologi itu perlu biaya/uang sedangkan bagi masyarakat miskin jangankan membeli handphone buat makan pun mereka sangat kesulitan.DiIndonesia ini juga banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan,lapangan pekerjaan yang sulit membuat banyak pengangguran yang membuat negara ini jauh dari negara yang makmur,entah kapan negara kita bisa bersih dari gelandangan dan pengemis,entah kapan negara kita bebas dari pengangguran.Sehingga tidak ada yang hidup dibawah garis kemiskinan.Amin semoga saja...
Jadi kita yang sudah menikmati fasilitas yang cukup mengetahui teknologi harusnya lebih bersyukur dan mengunakannya dalam hal yang positif,agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi sesamanya.Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki kaitan yang erat, yakni teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan.Perubahan teknologi yang cepat dapat menyebabkan kemiskinan, karena dapat menyebabkan perubahan sosial yang fundamental.
sumber :
http://imstuff-it.blogspot.co.id/2012/11/ilmu-pengetahuan-teknologi-dan_8596.html
Sabtu, 31 Oktober 2015
NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang Masalah
Terbentuknya negara indonesia di latar belakangi oleh
perjuangan seluruh bangsa, sudah sejak lama indonesia menjadi incaran banyak
negara atau bangsa lain, karena potensinya yang besar dilihat dari wilayah yang
luas dengan kekayaan alam yang banyak, kenyataannya ancaman datang tidak hanya
datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Terbukti setelah perjuangan bangsa tercapai
dengan terbentuknya NKRI, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul, dari
yang bersifat kegiatan fisik sampai yang ideologis. Meski demikian, bangsa
Indonesia memegang suatu komitmen bersama untuk tegaknya NKRI. Dorongan
kesadaran negara yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan
pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam
menciptakan suasana damai, salah satu unsur penting dalam membangun masyarakat
demokratis ke dalam peranan negara, negara demokratis adalah yang ikut terlibat
dalam pertumbuhan masyarakat demokratis, pada saat yang sama masyarakat
demokratis harus bersinergi dengan negara dalam membangun peradaban demokrasi.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Pengertian Negara
Secara
historis pengertian negara berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada
saat itu. Pada zaman yunani kuno para ahli filsafat negara merumuskan
pengertian negara secara beragam. Aristoteles (384-522 SM) merumuskan negara
dalam bulu politica yang disebut negara polis, yang saat itu masih dipahami
dalam suatu wilayah terkecil.
Dalam
pengertian negara disebut negara hukum yan didalamnya terdapat suatu warga
negara yang ikut dalam permusyawaratan (ecclesia), oleh karena itu Aristoteles
mengartikan keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang
baik demi terwujudnya cita-cita seluruh warga negaranya.
Pengertian
yang lain mengenai negara dikembangkan oleh Agustinus, yang merupakan tokoh
katolik. Ia membaginya dalam dua pengertian, yaitu Civitas dei yang artinya
negara Tuhan, dan civitas terrena atau civitas dei yang artinya negara duniawi,
Civitas terrena ini ditolak oleh Agustinus, sedangkan yang dianggap baik adalah
negara Tuhan atau civitas Dei, negara tuhan bukanlah dari negara dunia lain,
melainkan juwa yang dimiliki oleh sebagian-sebagian atau beberapa orang di
dunia ini untuk mencapainya. Adapun yang melaksanakan negara adalah gereja yang
mewakili Tuhan, meskipun demikian bukan berarti apa yang diluar gereja itu
terasing sama sekali dari civitas dei (Kusnardi), beberapa dengan konsep negara
menurut kedua tokoh pemikir negara tersebut, Nocolli Machlavell (1469-1527)
yang merumuskan negara sebagai negara kekuasaan dalam bukunya “II Principle”
yang dahulu merupakan buku referensi dalam raja. Machlavelly memandang negara
dari sudut kenyataan bahwa dalam suatu negara harus ada suatu kekuasaan yang
harus dimiliki oleh suatu orang pemimpin negara atau raja, raja sebagai
pemegang kekuasaan suatu negara tidak mungkin hanya mengandalkan suatu
kekuasaan hanya pada satu moralitas atau kesusilaan, kekacauan yang timbul
dalam suatu negara karena lemahnya suatu kekuasaan negara. Bahkan yang lebih
terkenal lagi ajaran Machlavelly tentang tujuan yang dapat menghalalkan segala
cara akibat ajaran inilah munculah berbagai praktek pelaksanaan kekuasaan
negara yang otoriter, yang jauh dari nilai-nilai moral, teori machlavelly
mendapat tantangan dan reaksi yang kuat dari filsuf lain seperti Thomas Habes
(1958-1679). John Locke (1652-1704), dan Rouseau(1712-1788). Mereka mengartikan
negara sebagai suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat
secara bersama, menurut mereka manusia yang dilahirkan telah membawa hak asasi
seperti hak untuk hidup, untuk memilih, serta hak kemerdekaan dalam keadaan
naturalis terbentuknya negara hak-hak itu akan dapat dilanggar yang konsekuensi
terjadi pembentukan kepentingan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat
tersebut, menurut hobbes dalam keadaan naturalis sebuah terbentuknya suatu
negara akan terjadi homoni lupus yaitu manusia menjadi serigala bagi manusia
lain yang menimbulkan perang sementara yang disebut belum ominum
Contrk Omnes dan hukum yang berlaku adalah hukum rimba.
Bentuk
ini pengertian negara yang dikemukakan oleh beberapa tokoh antara lain :
a. Roger H,
Mengemukakan
bahwa negara adalah sebagai alat argency atau wewenang louthority yang mengatur
atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atau nama masyarakat (Soltau,
1961)
b. Harold J,
Lasky
menerangkan bahwa negara merupakan suatu masyarakat yang diantar generasikan
karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara syah lebih agung
dari pada individu atau kelompok. Masyarakat merupakan suatu negara manakala
cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu atau kelompok – kelompok
ditentukan oleh wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat (Lasky, 1947)
c. Max Weber,
Negara
adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan
fisik secara sah dalam suatu wilayah (Weber, 1958).
2.2 Tujuan
Negara
a. Menyelenggarakan
ketertiban hukum
b. Memperluas
kekuasaan
c. Mencari
kesejahteraan hukum
Beberapa
pendapat para ahli mengenai tujuan sebuah negara
a. Plato
Tujuan
negara adalah memajukan kesusilaan manusia sebagai perseorangan (Individu) atau
sebagai makhluk sosial.
b. Ibnu Arabi
Tujuan
negara adalah agar manusia dapat menjalankan kehidupan baik jauh dari sengketa
atau perselisihan
c. Ibnu
Khaldun
Tujuan
negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara
pada kepentingan akhirat.
2.3
Bentuk-bentuk negara
Negara
terbagi kedalam dua bentuk yaitu negara kesatuan(Uniterianisme) dan negara
serikat(Federasi).
a. Negara
kesatuan
Bentuk suatu negara yang merdeka yang berdaulat dengan
satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam
pelaksanaannya negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam yaitu :
Sentral dan Otonomi, sistem yang langsung dipimpin
oleh pemerintahan pusat model pemerintahan orde baru di bawah pimpinan presiden
Soeharto. Didesentralisan adalah kepada daerah diberikan kesempatan dan
kewenangan untuk mengurus urusan di wilayahnya sendiri, sistem itu dikenal
sebagai Otonomi daerah ata swantara.
b. Negara serikat
Negara
serikat atau pederasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari
beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pelaksanaan dan mekanisme
pemilihannya, bentuk negara dapat di golongkan ke-3 kelompok yaitu monarki,
Oligarti dan Demokrasi.
a. Monarki,
model pemerintahan yang dipakai oleh Raja atau Ratu.
b. Oligarti,
pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan
atau kelompok tertentu.
c. Demokrasi,
bentuk pemerintahan yang bersandar kepada kedaulatan rakyat atau mendasarkan
kekuasaaannya pada pilihan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum
(Pemilu).
2.4
Pengertian Kewarganegaraan
Warga
negara dapat diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk
yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan
kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau
kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta dari suatu persekutuan
yang didirikan dari kekuatan bersama. Untuk itu setuiap warga negara mempunyai
persamaan hak didepan hukum, kepastian hak, pripasi dan tanggungjawab.
Dalam
konteks indonesia istilah warga negara (Sesuai dengan pasal 26) dimaksudkan untuk
bangsa indonesia asli dan bangsa lain yang di syahkan UU sebagai warga negara.
Selain itu menurut pasal UU 1 No.22/1958 dinyatakan bahwa warga negara Republik
Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan
perjanjian-perjanjian yang berlaku sejak proklamasi 17/08/1945.
2.5 Hak dan
Kewajiban Warga Negara
Dalam
pengertian warga negara secara umum dinyatakan bahwa warga negara merupakan
anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai
hak dan kewajibannya yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.
Dalam
konteks Indonesia hak warga Indonesia terhadap negaranya telah diatur dalam UUD
1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari UUD 1945.
2.6 Contoh
Hak Dan Kewajiban WNI
Setiap
warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa
terkecuali, persamaan antara sesama manusia selalu dijunjung tinggi untuk
menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan
dikemudian hari.
a. Contoh Hak
Warga Negara Indonesia
Setiap warga
negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan setiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghu=idupan yang layak.
b. Contoh Kewajiban
WNI
Setiap warga
negara Indonesia memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela,
mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh dan setiap warga
negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah
pusat dan pemerintah daerah (Pemda).
2.7 Hubungan
Negara dan Warga Negara
Hubungan
negara dan warga negara ibarat ikan dan airnya, keduanya memiliki hubungan
timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia sesuai dengan institusi, misal,
berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warganya, tanpa kecuali.
Secara jelas dalam UUD Pasal 33. Misal, disebtkan bahwa fakir miskin dan
anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (ayat 1) negara mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, (ayat 2) negara bertanggung jawab
atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak.
BAB III
ANALISIS DAN KESIMPULAN
3.1 Analisis
3.2
Kesimpulan
Negara
adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat
dan berasil menuntut kewarganegaraannya taat pada peraturan perundang-undangan
nya melalui pengusaan menopolitis dari kekuasaan yang sah.
Tujuan
negara adalah menyelenggarakan ketertiban mencapai kesejahteraan umum. Jadi
hubungan negara dan warga negara ibarat ikan dengan airnya, keduanya memiliki
timbal hubungan balik yang sangat erat, negara indonesia sesuai
konstitusi, misalnya berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya tanpa
kecuali secara jelas dalam UUD Pasal 33.
Sumber :
Budiyanto, (2000). Dasar-dasar ilmu tata negara untuk
SMU. Jakarta : Erlangga
Inu Kencana Syafiie, (1994). Ilmu Pemerintahan,
Bandung : Mandar Maju
Kansil, C.S.T.(1993), Sistem Pemerintahan Indonesia ,
Jakarta : Bumi Aksara
http://ruchitra.wordpress.com/2008/11/09/bentuk-negara-dan-bentuk-kenegaraan/
PELAPISAN SOSIAL DAN KESAMAAN DERAJAT
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Stratifikasi
sosial atau pelapisan sosial adalah perbedaan individu atau kelompok dalam
masyarakat yang menempatkan seseorang pada kelas-kelas sosial sosial yang
berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang
berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan sosial lainnya.
Dalam hal ini,
stratifikasi sosial terbentuk dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan
masyarakat. Pada dasarnya stratifikasi sosial terbagi atas persamaan derajat
yang dimiliki oleh suatu kelompok hingga membentuk lapisan sosial di
masyarakat.
Stratifikasi
sosial sendiri memiliki sifat positif di masyarakat, contohnya adalah
stratifikasi sosial yang sengaja dibentuk untuk tujuan bersama. Stratifikasi
yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu biasanya berkaitan dengan
wewenang dan pembagian kekuasaan resmi dalam organisasi formal atau politik.
Akhir-akhir ini
sering timbul pertikaian karena perbedaan-perbedaan kecil yang sedikit
menyinggung masalah sosial dan juga kesamaan derajat. Maka kami sebagai mahasiswa
memiliki bentuk kepedulian untuk memberikan kontribusi ini minimal dengan
menyusun makalah yang berkaitan dengan berbagai pengetahuan akan
Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
PELAPISAN SOSIAL
Pelapisan sosial
adalah golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran
tertentu. Pelapisan sosial merupakan gejala yang bersifat keseluruhan . Di
dalam masyarakat mana pun, pelapisan sosial selalu ada .
Selo Soemardjan
dan Soelaiman Soemardi menyebut bahwa selama dalam masyarakat ada sesuatu yang
dihargai, maka dengan sendirinya pelapisan sosial terjadi. Wujudnya bisa
dilihat dalam lapisan-lapisan masyarakat diantaranya ada kelas sosial tinggi,
sedang dan rendah. Dasar tinggi dan rendahnya lapisan sosial seseorang itu
disebabkan oleh bermacam-macam perbedaan, seperti kekayaan di bidang ekonomi,
nilai-nilai sosial itu .
Pelapisan sosial
menurut Drs. Robert M.Z. Lawang adalah penggolongan orang-orang yang termasuk
dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hirarkis menurut
dimensi kekuasaan, privilese dan prestise. Pelapisan sosial menurut Pitirim A.
Sorokin adalah perbedaan penduduk / masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas
secara bertingkat (hirarkis).
Pitirim A. Sorokin
dalam karangannya yang berjudul “Social Stratification” mengatakan bahwa sistem
lapisan dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam
masyarakat yang hidup teratur. Dapat disimpulkan bahwa pelapisan sosial adalah
pembedaan antar warga dalam masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara
berkasta.
1. Dasar-dasar
pembentukan pelapisan sosial
Ukuran yang
dominan dalam pembentukan pelapisan sosial pada masyarakat adalah sebagai
berikut:
a. Ukuran kekayaan
Kekayaan (materi
atau kebendaan) dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam
lapisan-lapisan sosial yang ada, barang siapa memiliki kekayaan paling banyak
mana ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial, demikian
pula sebaliknya, yang tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam
lapisan yang rendah. Kekayaan tersebut dapat dilihat dari tempat tinggal atau
barang-barang tersier yang dimilikinya.
b. Ukuran
kekuasaan dan wewenang
Seseorang yang
mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas
dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran
kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam
masyarakat biasanya dapat menguasai atau disegani orang-orang lain yang tidak
kaya, atau sebaliknya, kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan.
c. Ukuran
kehormatan
Ukuran kehormatan
dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang
disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan
sosial masyarakatnya.
d. Ukuran ilmu
pengetahuan
Ukuran ilmu
pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu
pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati
lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan.
Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik
(kesarjanaan), atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter,
insinyur, doktorandus, doktor ataupun gelar profesional seperti profesor.
Ukuran-ukuran
diatas tidaklah bersifat limitatif (terbatas), tetapi masih ada ukuran-ukuran
lain yang dapat dipergunakan. Akan tetapi, ukuran-ukuran diatas yang menonjol
sebagai dasar timbulnya pelapisan sosial dalam masyarakat. Jadi kriteria
pelapisan sosial pada hakikatnya tergantung pada sistem nilai yang dianut oleh
anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan.
2. SIFAT
STRATIFIKASI SOSIAL
a. Stratifikasi
Sosial Tertutup (Closed Social Stratification)
Pada stratifikasi
sosial tertutup membatasi kemungkinan berpindahnya seseorang dari satu lapisan
ke lapisan lain baik yang merupakan gerak ke atas dan gerak ke bawah.
Satu-satunya jalan untuk menjadi anggota dalam stratifikasi sosial tertutup
adalah kelahiran. Stratifikasi sosial tertutup terdapat dalam masyarakat feodal
dan masyarakat berkasta.
b.
Stratifikasi Sosial Terbuka (Open Social Stratification)
Dalam stratifikasi
sosial terbuka kemungkinan untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan lain
sangat besar. Stratifikasi sosial terbuka memberikan kesempatan kepada
seseorang untuk berpindah lapisan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
Sedangkan bagi masyarakat yang kurang cakap dan tidak beruntung bisa jatuh ke
lapisan sosial di bawahnya.
3. Beberapa Teori
Tentang Pelapisan Sosial
Pelapisan
masyarakat dibagi menjadi beberapa kelas :
¨ Kelas
atas (upper class)
¨ Kelas
bawah (lower class)
¨ Kelas
menengah (middle class)
¨ Kelas
menengah ke bawah (lower middle class)
Berikut pendapat
dari beberapa ahli mengenai teori-teori tentang pelapisan masyarakat, seperti:
Ø Aristoteles membagi
masyarakat berdasarkan golongan ekonominya sehingga ada yang kaya, menengah,
dan melarat.
Ø Prof.Dr.Selo
Sumardjan dan Soelaiman Soemardi SH.MA menyatakan
bahwa selama di dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai olehnya dan setiap
masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya makan barang itu akan
menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam
masyarakat.
Ø Vilfredo
Pareto menyatakan bahwa ada 2 kelas yang senantiasa berbeda setiap
waktu, yaitu golongan elite dan golongan non elite.
Ø Gaotano
Mosoa, sarjana Italia. menyatakan bahwa di dalam seluruh masyarakat dari
masyarakat yang sangat kurang berkembang, sampai kepada masyarakat yang paling
maju dan penuh kekuasaan dua kelas selalu muncul ialah kelas yang pemerintah
dan kelas yang diperintah.
Ø Karl
Marx, menjelaskan secara tidak langsung tentang pelapisan masyarakat. Ia
menggunakan istilah kelas yang menurutnya, pada pokoknya ada 2 macam di
dalam setiap masyarakat yaitu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi
lainnya dan kelas yang tidak mempunyai dan hanya memiliki tenaga untuk
disumbangkan di dalam proses produksi.
B.
KESAMAAN DERAJAT
Hubungan antara manusia dan lingkungan masyarakat pada
umumya terjadi secara timbal balik. Artinya, setiap orang sebagai anggota
masyarakat, mempunyai hak dan kewajiban, baik tehadap masyarakat maupun
pemerintah negara. Beberapa hak dan kewajiban ditetapkan dalam undang-undang
sebagai hak dan kewajiban asasi. Kesamaan derajat ini terwujud dalam jaminan
hak yang diberikan dalam berbagai sektor kehidupan. Hak inilah yang banyak
dikenal dengan hak asasi manusia.
Persamaan derajat adalah persamaan yang dimiliki oleh
diri pribadi kepada diri orang lain ataupun masyarakat, biasanya persamaan
derajat itu dapat dinyatakan dengan HAM (Hak Asasi Manusia) yang telah diatur
dalam UUD 45 pasal 1, pasal 2 ayat 1, pasal 7 tentang persamaan hak.
1. Persamaan Hak
Adanya kekuasaan negara seolah-olah hak individu
dirasakan sebagai sesuatu yang mengganggu,karena dimana kekuasaan itu
berkembang, terpaksalah ia memasuki lingkungan hak manusia pribadi dan
berkuranglah batas yang dimiliki hak-hak pribadi yang dimiliki itu.
2. Persamaan
derajat di Indonesia
Persamaan derajat adalah persamaan nilai, harga taraf
yang membedakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya. Harkat manusia
adalah nilai manusia sebagai makhluk tuhan yang dibekali cipta, rasa, karsa dan
hak-hak serta kewajiban asasi manusia. Martabat adalah tingkatan harkat
kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat.sedangkan kesamaan derajat adalah
tingkatan, martabat dan kedudukan manusia sebagai makhluk tuhan yang memiliki
kemampuan kodrat,hak dan kewajiban.
3.
Pasal-Pasal Dalam UUD 1945 Tentang Persamaan Hak
a) Pasal
27
Ayat 1, berisi
mengenai kewajiban dasar dan hak asasi yang dimiliki warga negara yaitu
menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
Ayat 2, berisi mengenai hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Ayat 2, berisi mengenai hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
b) Pasal
28
Ditetapkan bahwa
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, menyampaikan pikiran lisan dan tulisan.
c) Pasal
29
Ayat 1 kebebasan
memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara.
d) Pasal
31
Ayat 1 dan 2, yang
mengatur hak asasi mengenai pengajaran.
Sumber :
Sumber :
1. Priambodo, B. Pelapisan Sosial dan
Kesamaan Derajat.http://bagaspriambodo.blogspot.com/2012/11/pelapisan-sosial-dan-kesamaan-derajat.html.
Diakses tanggal 3 November 2014.
2. Riyani,
Riskya (2012). Kelompok Sosial.
http://riskyariyani91.wordpress.com/2012/01/04/ringkasan-materi-sosiologi-kelas-xi-semester-2-bab-4-2/ . Diakses
tanggal 4 November 2014.
3. Septavy,
Natania (2012). Pelapisan sosial dan Kesamaan derajat.https://nathaniaseptavy.wordpress.com/tag/ciri-ciri-massa/ .
Diakses tanggal 4 November 2014.
4. Stratifikasi
Sosial. http://id.wikipedia.org/wiki/Stratifikasi_sosial .
Diterbitkan pada 19 Februari 2014.
MAKALAH TEKNOLOGI DAN KEMISKINAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang Masalah
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
adalah dua hal yang tak akan pernah bisa terlepaskan dari kehidupan manusia.
Apalagi, abad 21 ini adalah era globalisasi dimana hampir semua kegiatan
manusia menggunakan sistem teknologi. Yang mana perkembangan teknologi
sangatlah pesat, dalam hal ini teknologi sangat berpengaruh di kehidupan sosial
kita. Apalagi jika kita amati lebih jauh, IPTEK sangat berpengaruh pada
kehidupan sosial.
Teknologi dalam penerapannya sebagai jalur
utama yang dapat menyonsong masa depan, sudah diberi kepercayaan yang mendalam.
Dia dapat mempermudah kegiatan manusia, meskipun mempunyai dampak sosial yang
muncul sering lebih penting artinya daripada kehebatan teknologi itu. Kita
misalkan saja manusia yang bisa memanfaatkan IPTEK maka akan memiliki status
pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu orang yang berpendidikan tinggi identik
dengan status sosial yang tinggi. jika status sosial seseorang tinggi maka
tingkat kemakmurannya juga akan tinggi pula. Untuk itulah jika diamati dengan
seksama maka terdapat hubungan yang sangat kuat antara IPTEK dengan
kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat maka akan
meliputi kemakmuran dan kemiskinan. Bilamana masyarakat bisa makmur apabila
berhasil mengikuti dan menggunakan perkembangan IPTEK maka masyarakat tersebut
termasuk masyarakat yang sejahterah, dan sebaliknya, masyarakat yang tidak
dapat mengikuti IPTEK dengan baik maka terjadi kemiskinan.
Kemiskinan sendiri merupakan tema sentral
dari perjuangan bangsa, sebagai perjuangan yang akan memperoleh kemerdekaan
bangsa dan motivasi fundamental dari cita-cita masyarakat adil dan makmur.
Berbicara tentang kemiskinan akan menghadapkan kita pada persoalan lain,
seperti persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok, posisi manusia dalam
lingkungan sosial dan persoalan yang lebih jauh, bagaimana ilmu pengetahuan
(ekonomi) dan teknologi memanfaatkan sumber daya alam untuk mengurangi
kemiskinan di tengah masyarakat.
Kemiskinan memang menjadi masalah yang
serius dalam menghadang kemajuan IPTEK. Hal ini disebabkan, masyarakat miskin
dipastikan tidak akan bisa menikmati kemajuan teknologi. Malah yang terjadi
masyarakat miskin akan menghambat perkembangan teknologi. Bukan hanya itu saja,
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memberikan dampak dalam sektor ekonomi sehingga
masyarakat akan terseleksi dan membuat mereka menjadi miskin ketika dampak
IPTEK mulai merajarela.
Untuk itulah, perlu adanya pemahaman yang
mendalam antara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan kemiskinan serta
kemakmuran masyarakat sehingga ada kemungkinan muncul sebuah kesalahan persepsi
mengenai IPTEK yang sangat erat kaitannya dengan kemunculan kemiskinan yang
terus berkelanjutan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Ilmu
Pengetahuan
Ilmu Pengetahuan berasal dari dua kata,
yaitu “ilmu” dan “pengetahuan” yang memiliki arti tersendiri. Keseluruhannya
telah lama dipersoalkan oleh ahli filsafat seperti socrates, plato, dan
aristoteles dimana teori ilmu pengetahuan merupakan cabang atau sistem
filsafat. Oleh J.P Farrier dalam institutes of metaphiscs (1854), pemikiran
tentang teori pengetahuan itu disebut ”epistemologi” (epistem=pengetahuan,
logos=pembicaraan/ilmu).
Menurut immanuel kant pengetahuan
merupakan persatuan budi dan pengalaman. dari berbagai macam pandangan tentang
pengetahuan di peroleh sumbe-sumber pengetahuan berupa ide, kenyatan, kegiatan
akal-budi, pengalaman, sentesis budi atau meragukan karena tak adanya sarana
untuk mencapai pengetahuan yang pasti.
Untuk membuktikan apakah isi pengetahuan
itu benar,perlu berpangkal pada teori-teori kebenaran pengetahuan. Teori
pertama bertitik tolak adanya hubungan dalil,dimana pengetahuan dianggap benar
apabila dalil(proposisi) itu mempunyai hubungan dengan dalil (proposisi) yang
terdahulu.kedua, pengetahuan itu benar apabila ada kesesuaian dengan kenyataan,
bahwa pengetahuan itu benar apabila mempunyai konsekuensi praktis dalam diri
yang mempunyai pengetahuan itu.
Banyaknya teori dan pendapat tentang
pengetahuan dan kebenaran mengakibatkan suatu definisi ilmu pengetahuan akan
mengalami kesulitan sebab, membuat suatu definisi dari definisi ilmu
pengetahuan yang dikalangan ilmuan sendiri sudah ada keseragaman pendapat,
Hanya akan merangkap dalam tautologies (pengulangan tanpa membuat kejelasan)
dan pleonasme atau mubazir saja.
Dalam penerapan sebuah ilmu pengetahuan
akan memunculkan sebuah hambatan sosial. Hal ini disebabkan, pola pikir ilmiah
tidak mempertimbangkan nilai moral dan dampak terhadap sosial ekonomi.Sebab
manusia tidak selalu sadar dengan hal ini,dan manusia yang paling sederhanapun
hanya sedikit peduli terhadap sosial ekonomi.
Contoh sederhana tapi
mendalam terjadi pada masyarakat mistis. Dalam masyarakat tersebut
ada kesatuan dari pengetahuan (mitis ) dan perbuatan (sosial), demikian pula
hubungan sosial di dalam suku dan kewajiban individu sudah terang,
argumen ontologis, kalau meminjam teori plato berteori tentang wujud dan
hakikat yang ada. Keadaan sekarang sudah berkambang sehingga manusia sudah
mampu membedakan antara ilmu pengetahuan(kebenaran) dan
ilmu etika(kebaikan). Maka yang pertama dipentingkan bukan “apa”
melainkan “bagaimana” dapat menghubungkan ilmu pengetahuan dengan
etika dalam suatu sikap yang dapat dipertanggung jawabkan.
Alasan lain untuk mengintegrasikan kedua
bidang tersebut ialah karena dalam perkembangan-perkembangan ilmu modern,
pengetahuan manusia telah mencapai lingkupnya yang paling luas, dimulai
dengan pikiran antologis, kemudian gauli, rahasia-rahasianya dimanfaatkan
bagi manusia. Timbul kesan seolah- olah pengetahuan ilmiah merupakan suatu
tujuan tersendiri (ilmu demi ilmu). Bahkan ada ilmu pengetahuan murni, jadi
lepas dari apa yang ada di luar ruang lingkup ilmu, lepas dari
masyarakat dan hidup sehari-hari. Di sini manusia berhadapn dengan
pertanyaan –pertanyaan mengenali kebaikan dan kejahatan, kesadaran politik,
nilai-nilai religius, dan sebagainya. Oleh pandangan ini kaidah etis etis
beserta lain-lainnya di cap sebagai sosial akstra ilmiah (diluar dibidang
ilmu).
Sekarang tidak dapat netral dan
bersikap netral lagi terhadap ilmu penyelidikan ilmiah. Karena manusia hidup
dalam suatu dunia, hasil ilmu pengetahuan dapat membawa pada malapetaka yang
belum pernah kita bayangkan sehingga perlu etika ilmu pengetahuan sebagai
satu-satunya jalan keluar. Lebih lanjut diakui oleh filsafat modern, bahwa
manusia dalam pekerjaan ilmiahnya tidak hanya bekerja dengan akal
budinya, melainkan dengan seluruh eksitensinya, dengan seluruh keadaannya,
dengan hatinya, dengan panca inderanya sehingga manusia, dalam
mengambil keputusannya, membuat pilihannya terlebih dahulu, mendapapat
pertimbangannya terlebih dahulu, mendapat pertimbangan dengan pengajaran agama,
dan nialai-nilai atau norma kesusilaan. Konteks ilmu dengan ajaran agama dalam
rangka meeningkatkan ilmuan itu sendiri sejajar dengan orang-orang yang beriman
pada derajat yang tinggi, sebagai pemegang alamat dan akan tetap
memperoleh pahala.
B. Teknologi
Istilah teknologi berasal dari kata techne
dan logia. Kata yunani kuno techne berarti seni kerajinan. Dari techne kemudian
lahirlah perkataan technikos yang berarti seseorang yang memiliki keterampilan
tertentu. Dengan berkembangnya keterampilan seseorang yang menjadi semakin
tetap karena menunjukkan suatu pola, langkah, dan metode yang pasti,
keterampilan itu lalu menjadi teknik.
Sampai pada permulaan abad XX ini, istilah
teknologi telah dipakai secara umum dan merangkum suatu rangkaian sarana,
proses, dan ide disamping alat-alat dan mesin-mesin. Perluasan arti itu berjalan
terus sampai pertengahan abad ini muncul perumusan teknologi
sebagai sarana atau aktifitas yang dengannya manusia berusaha mengubah dan
menangani lingkungan. Ini merupakan suatu pengertian yang sangat luas karena
setiap sarana perlengkapan maupun kultural tergolong suatu teknologi.
Teknologi dianggap sebagai penerapan ilmu
pengetahuan, dalam pengertian bahwa penerapan itu menuju pada perbuatan atau
perwujudan sesuatu. Kecenderungan ini pun mempunyai suatu akibat dimana kalau
teknologi dianggap sebagai penerapan ilmu pengetahuan, dalam perwujudan
tersebut maka dengan sendirinya setiap jenis teknologi/sebagian ilmu
pengetahuan dapat ada tanpa berpasangan dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan
tentang teknologi perlu disertai oleh pengetahuan akan ilmu pengetahuan yang
menjadi pasangannya.
Demikianlah teknologi adalah segenap
keterampilan manusia menggunakan sumber-sumber daya alam untuk memecahkan
masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan. Secara lebih umum dapatlah
bahwa teknologi merupakan suatu sistem penggunaan berbagai sarana yang tersedia
untuk mencapai tujuan-tujuan praktis yang ditentukan.
C. Kemiskinan
Menurut Petirin A. Sorokin, bahwa
stratifikasi soisal ( social stratification ) adalah perbedaan penduduk atau
masyarakat ke dalam kelas – kelas secara bertingkat ( secara hierarakis ).
Perwujudannya adalah adanya kela-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah.
Selanjutnya Sorokin menjelaskan bahwa dasar dan inti lapisan-lapisan dalam
masyarakat adalah karena tidak ada keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan
kewajiban-kewajiban, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial
dan pengaruhnya diantara anggota-anggota masyarakat. Lapisan-lapisan ini dalam
masyarakat itu ada sejak manusia mengenal kehidupan bersama dalam masyarakat.
Mula-mula lapisan-lapisan didasarkan pada pembedaan jenis kelamin, perbedaan
antara pemimpin dan yg dipimpin, pembagian kerja dan sebagainya. Semakin
kompleks dan majunya pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, maka system
lapisan-lapisan dalam masyarkat akan semakin kompleks pula.
Kemiskinan menurut Kantor Menteri Negara
Kependudukan/ BKKBN adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup
memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak
mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.
Kemiskinan memang merupakan sebuah dampak
negatif dari sebuah perkembangan IPTEK yang semakin pesat tanpa di iringi
dengan ekonomi yang mumpuni, sehingga menimbulkan kaum miskin yang tertinggal akan
IPTEK. Hal ini bisa terlihat dengan penggantian tenaga manusia menjadi tenaga
robotic pada perusahaan sebagai dampak dari perkembangan IPTEK, tanpa di iringi
dengan pemikiran terhadap kaum buruh yang miskin. Hal ini tentu saja membuat
mereka menjadi kalah atau tersingkir akibat dari kemajuan IPTEK.
Sumber :
http://cardcaptor-dyah39.blogspot.com/2011/11/tema-ilmu-pengetahuan-teknologi-dan.html
http://arsenal-holic.blogspot.com/2012/12/tugas-8-isd-ilmu-pengetahuan-tekhnologi.html
Langganan:
Postingan (Atom)